Ekspor Kelapa Menguntungkan Negara, Tapi Merugikan Rakyat?

 Ekspor Kelapa Menguntungkan Negara, Tapi Merugikan Rakyat?

     

Indonesia terkenal sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Namun, kelapa kini menjadi barang mewah. Harganya yang kian melonjak pada berbagai daerah, bahkan di pusat produksi. Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa melonjaknya harga kelapa disebabkan karena banyak pelaku usaha yang lebih mementingkan ekspor. Akibatnya, stok kelapa di dalam negeri sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

        Dalam ekonomi, jika permintaan suatu barang naik tetapi penawaran turun akan menyebabkan harga yang melonjak. Pada saat ini, volume ekspor melonjak pesat, namun tidak diimbangi dengan pengaturan pasokan untuk kebutuhan di dalam negeri. Peningkatan ekspor mencapai 29,84% secara month to month. Sehingga pasokan kelapa di dalam negeri lebih sedikit. Dampaknya dapat dirasakan pada pasar lokal, kelapa mengalami perubahan harga yang signifikan.

        Yang menjadi masalah adalah kelapa tidak hanya dibutuhkan untuk ekspor. Didalam negeri, kelapa dibutuhkan juga untuk bahan baku minyak goreng, santan, makanan tradisional, hingga produk UMKM. Kenaikan harga yang signifikan berdampak pada biaya produksi dan harga jual produk yang menggunakan kelapa. Akibatnya, pelaku UMKM merasa tertekan, selain itu konsumen juga harus membayar dengan harga tinggi untuk memperoleh kelapa. Ini menjadi masalah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

        Di sisi lain, ekspor berkontribusi terhadap pendapatan negara dalam bentuk devisa. Namun, jika kebijakan ini hanya dapat menguntungkan negara tanpa mempertimbangkan efek terhadap masyarakat kecil, maka hal ini dianggap kurang bijak. Masyarakat kecil akan menjadi korban atas orientasi kebijakan yang hanya berfokus pada pasar global.

        Pemerintah perlu turun tangan dengan kebijakan aktual, seperti pengaturan kuota ekspor, penguatan distribusi domestik, hingga peningkatan produksi kelapa nasional melalui dukungan dari petani. Ekspor penting, namun keberlanjutan ekonomi di dalam negeri jauh lebih penting. Pemerintah juga perlu melakukan peningkatan teknologi pertanian dan perbaikan infrastruktur distribusi. Selain itu, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada UMKM yang terdampak bisa menjadi langkah jangka pendek yang efektif untuk menjaga kestabilan harga.

       Ekspor bukanlah hal yang salah. Namun, kebijakan yang diatur haruslah seimbang karena dampaknya dapat merugikan banyak pihak. Kebijakan yang adil adalah kebijakan yang memperhatikan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya satu pihak saja. Jika tidak ada kebijakan yang seimbang, bukan tidak mungkin kelapa akan menjadi simbol baru dalam ketimpangan. Tumbuh di halaman rumah sendiri, tetapi hanya bisa dinikmati oleh orang lain.

 

Penulis: Adista Aulia Indrawan, Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya